Network
WartaBulukumba.Com - Pusaran masalah yang melilit pucuk pimpinan SMUN 23 Makassar kini berada di titik yang langsung bersinggungan dengan wilayah hukum.
Forum Anti Korupsi Dan Kolusi (FAKK) telah mengambil langkah tegas dengan melaporkan Kepala Sekolah (Kepsek) SMUN 23 Makassar, Drs. Muh. Akhyar, ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Langkah ini diambil sebagai respons atas dugaan pelanggaran dan praktik pungutan liar yang dilaporkan telah terjadi di sekolah tersebut.
Saat jarum jam menunjuk titik 15.00 WITA, pada Senin 21 Agustus 2023, pelaporan resmi dilakukan oleh Koordinator FAKK, Sampir Hafinuddin, di kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel. Laporan ini menyuarakan keprihatinan dan kekhawatiran terhadap tindakan yang diduga merugikan para siswa dan orang tua.
Baca Juga: Dugaan pungli berkedok sumbangan di SMUN 23 Makassar, Aktivis 98 desak Diknas Sulsel turun tangan
Masih ada sederet dugaan pelanggaran selain pungli
Dalam wawancara dengan wartawan, Sampir Hafinuddin mengungkapkan bahwa pelaporan ini terkait dengan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepsek SMUN 23 Makassar. Salah satunya adalah terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023. Meskipun seleksi telah berakhir, diduga Kepsek Muh Akhyar telah 'meloloskan' siswa dengan cara yang kontroversial.
"Saya menduga terkait PPDB 2023, banyak siswa yang tidak lolos seleksi di SMUN 23 Makassar, namun diduga Kepsek Muh Akhyar 'meloloskan' dengan cara diduga lewat jendela, meskipun PPDB telah berakhir," ungkap Sampir Hafinuddin.
Dari informasi yang dihimpun, kuota siswa SMUN 23 Makassar untuk tahun 2023 seharusnya mencapai 216 siswa. Namun, terdapat dugaan bahwa jumlah siswa yang diterima tidak mencapai kuota tersebut. Diduga ada upaya untuk mengakali proses penerimaan siswa, dan dugaan ini semakin kuat dengan adanya klaim bahwa Kepsek telah meloloskan siswa yang seharusnya tidak memenuhi kriteria.
