“Kami tidak berpikir dua kali ketika kami direkrut pada hari pertama. Kami meninggalkan keluarga dan pekerjaan kami lalu pergi,” katanya.
Ketika ia menceritakan keruntuhan bisnisnya, ia menggambarkan situasinya sebagai sebuah bencana.
10 kementerian 'Israel' terancam 'tewas'
Ketika bayangan kekurangan menyeruak, 'Israel' diguncang oleh langkah radikal. Sepuluh kementerian, simbol kebijakan dan identitas, ditarik ke dalam pusaran keuangan yang keruh. Dalam kisah tragis ini, lembaran anggaran bertabur korban.
Menurut laporan Channel 12, kementerian-kementerian yang menjadi sasaran Kementerian Keuangan meliputi Kementerian Pemukiman dan Misi Nasional, Kementerian Yerusalem dan Tradisi Yahudi, dipimpin, Kementerian Intelijen, Kementerian Pembangunan Negev dan Galilea, Kementerian Kerja Sama Daerah, Kementerian Urusan Diaspora dan Kesetaraan Sosial, Kementerian Urusan Strategis, Kementerian Warisan dan Peningkatan Status Pelayanan Perempuan.
Menurut laporan tersebut, Kementerian Keuangan juga telah merekomendasikan pemotongan dana koalisi sebesar NIS5 miliar atau setara Rp21 triliun, menghilangkan subsidi bensin, menaikkan pajak rokok, dan manfaat pajak lebih lanjut dalam beasiswa studi lanjutan.
Jika tidak ada pilihan lain, Kementerian Keuangan dilaporkan dapat merekomendasikan kenaikan pajak PPN yang dikenakan pada hampir semua barang konsumsi, yang saat ini mencapai 17%.
Kontroversi pun membara, ketakutan akan dampak pada pangsa pasar internasional dan peringkat kredit.
Bank sentral memperingatkan, seraya menyerukan kontrol, agar pilar keuangan tak runtuh dalam beban pengeluaran yang meningkat.
Di tengah keprihatinan ini, narasi 'Israel' terukir: pertempuran melawan defisit, antara melestarikan identitas dan mengamankan stabilitas ekonomi. Sebuah perjuangan yang menguji kesetiaan pada prinsip, tanpa melupakan tatanan keuangan yang kian genting.