Network
WartaBulukumba - Terbang ke Jakarta dan tidak sekadar ikut rapat pengendalian inflasi di Istana Negara, rupanya Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf juga datang untuk menagih komitmen pemerintah pusat.
Andi Utta, sapaan akrab Bupati Bulukumba, menagih komitmen pemerintah pusat terkait pemulihan ekonomi
Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf bersama 17 kepala daerah lainnya hadir mengikuti rapat pengendalian inflasi di Istana Negara yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi pada Senin, 12 September 2022.
Baca Juga: Bupati Bulukumba satu-satunya dari Sulawesi diundang Jokowi untuk Rapat Inflasi di Istana Negara
Kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik Bupati Bulukumba untuk menagih komitmen pemerintah pusat dalam hal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Terutama kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Andi Utta menagih komitmen pemerintah pusat untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui pinjaman Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan pasar Sentral dan pasar Tanete.
Sebelumnya proposal yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bulukumba terkait dana pinjaman SMI tidak keluar rekomendasinya dari Kemendagri karena adanya daerah lain yang bermasalah sehingga berimbas kepada Kabupaten Bulukumba.
Baca Juga: Temu bisnis di Los Angeles, Bupati Bulukumba presentasi potensi perikanan dan pariwisata
"Ia, saya curhat ke pak Mendagri. Itu saya lakukan untuk kepentingan Kabupaten Bulukumba, yang kita cintai," kata Andi Utta kepada awak media pada Rabu, 14 September 2022.
Menurut Andi Utta, apa yang disampaikan ke Mendagri, Tito Karnavian, juga disampaikan ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Alhasil, soal dana pinjaman yang akan diajukan ke SMI menuai angin segar.
Bahkan terlihat Andi Utta terus beriringan dan berdiskusi dengan Sri Mulyani sampai ibu menteri naik di mobilnya.
Baca Juga: Ekonomi masyarakat Bulukumba bisa melaju cepat melalui dua basis ini
Dari pertemuan itu, kata Andi Utta, Mendagri dan Menkeu, meminta kembali berkas atau proposal tersebut untuk diajukan kembali.
"Alhamdulillah, semoga apa yang lakukan bisa berbuah manis untuk masyarakat Bulukumba. Bukan untuk saya, tapi masyarakat di daerah yang saya cintai ini," katanya.
Untuk pengendalian inflasi, Pemerintah Daerah diminta menyiapkan sebanyak 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.
Baca Juga: Ikan dari Bulukumba bakal tembus pasar Amerika Serikat
Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum, pelaku UMKM, ojek hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan dalam melindungi daya beli masyarakat.
"Pemerintah pusat memberikan keleluasaan untuk melaksanakan program strategis dalam mengatasi inflasi, bahkan BTT (belanja tak terduga) bisa digunakan," kata Bupati berlatar pengusaha ini.
Namun lebih dari itu, menurutnya salah satu program strategis untuk penanganan inflasi adalah memperkuat ketahanan pangan keluarga yang dimulai dengan menanam tanaman jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap keluarga.***
