Network
Ketiga, survei lingkungan belajar dalam AN hanya mengambil tiga indikator, padahal pemerintah sudah punya indikator yang lebih banyak yaitu Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang punya 8 indikator.
Keempat, P2G berharap pemerintah lebih baik mengalokasikan dana AN tersebut dialihkan ke kebutuhan dasar pendidikan seperti kebutuhan kuota gratis dan fasilitas lainnya mengingat sekarang dalam kondisi kesulitan akibat pandemi.
Baca Juga: Reaksi keras Imam Besar Masjid New York Shamsi Ali pada Muhammad Kece: 'Umat Islam bisa bereaksi!'
Alasan kelima adalah data siswa yang akan mengikuti AN sudah bocor ke pihak sekolah. Menurut P2G jika sekolah tahu siswa mana yang akan dipantau lewat AN, maka bisa dipastikan siswa tersebut akan digenjotagar mereka terus-terusan belajar, sedangkan dengan PJJ saja mereka sudah terbebani, apalagi lebih dari itu.
Beberapa waktu lalu, pada November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pernah mengatakan bahwa Asesmen Nasional tidak bisa 'dibimbelkan.
"Sangat penting, Asesmen Nasional ini tidak bisa 'dibimbelkan', karena 'dibimbelkan' jika meningkatkan angkanya dengan menghafal atau menguasai materi tentunya tidak menunjukkan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang sebenarnya," ujar Nadiem dalam webinar di Jakarta, Rabu 25 November 2021, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Muhammad Kece kembali mengunggah konten: 'Siapa yang Menista Sebenarnya?'
Apakah Asesmen Nasional itu?
Dikutip dari laman anbk.kemdikbud.go.id, Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran.
