Network
A. Haerul menuturkan bahwa hal itu disampaikan oleh pihak PMD Kecamatan Bulukumpa.
Baca Juga: Viral kasus perundungan anak SD di Bulukumba, aktivis sebut: 'Kelengahan sosial'
"Ada yang aneh menurut saya. Dari pengakuan pihak Kecamatan, mereka tidak dilibatkan dalam penetapan kepala dusun itu," ungkap A. Haerul kepada awak media pada Selasa, 11 Oktober 2022.
Merujuk Undang Undang Nomor 6 tentang Desa, Camat mempunyai kewenangan dalam penjaringan perangkat Desa, yaitu pasal 49 ayat 2 yang berbunyi "Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota."
A. Haerul menambahkan, pihak Kecamatan Bulukumpa telah berjanji untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut dan menyarankan dirinya untuk mengajuan keberatan ke Dinas PMD Kabupaten Bulukumba.
"Terkait dengan permohonan keberatan saya, pihak Camat berjanji akan menindaklanjuti," imbuhnya.
Saat ini surat keberatan A. Haerul sudah masuk juga di pihak Dinas PMD kabupaten dan dinas tersebut siap untuk menindaklanjuti masalah ini
Yang juga aneh menurut A. Haerul, Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa tidak diundang saat penetapan kepala dusun.
Baca Juga: Heboh link hasil Pendataaan Non ASN Bulukumba yang 'janggal' beredar, BKPSDM: 'Akan ada uji publik'
"Ketua Panitia juga tidak diundang," tandasnya.
Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa Bontobulaeng Abdul Yasaf membenarkan bahwa memang tidak ada undangan tersebut.
"Tidak ada undangan. Namun, saya pernah dipanggil, tapi saat itu saya baru pulang dari kerja. Saya tidak hadiri karena saya tidak tahu bahwa akan ada penetapan," jelasnya.
