Network
BERITABULUKUMBA.COM - Pemerintah kota Buenos Aires di Argentina mengklaim bahwa sistem teknologi pengenal wajah anak yang mereka kembangkan saat ini di bawah panduan soal hak asasi manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal itu untuk merespon permintaan kelompok pegiat hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) yang mendesak teknologi itu dihentikan oleh otoritas Buenos Aires.
HRW menilai hak dan privasi masyarakat dilanggar oleh pemerintah yang tidak memahami teknologi tersebut dengan baik, yang menerapkannya tanpa pengawasan serta tidak meminta pendapat publik.
Baca Juga: Nantikan Hujan Meteor Taurid Selatan Tengah Malam
Penggunaan teknologi pengenal wajah tersebut untuk mengidentifikasi anak yang diduga melakukan kejahatan. HRW, yang berbasis di New York, Amerika Serikat, itu menyebut Buenos Aires mulai menggunakan teknologi tersebut pada April 2019, menjadikan Argentina sebagai satu-satunya negara di dunia yang memanfaatkannya untuk anak di bawah 18 tahun.
Meskipun tidak ada anak di bawah umur yang telah ditangkap, HRW tetap mengatakan bahwa metodologi yang disiapkan penuh dengan kekeliruan identifikasi yang dapat membatasi kesempatan kerja dan pendidikan bagi mereka yang salah tangkap.
Baca Juga: Operasi White Ops, Google hapus ratusan aplikasi di Play Store
Merespons permintaan kelompok tersebut, pemerintah kota mengatakan sistem pengenal wajah dikembangkan di bawah panduan soal hak asasi manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Sejak September 2019, tidak ada laporan tentang kasus penyalahgunaan teknologi ini,” tulis pemerintah Buenos Aires dalam sebuah pernyataan melalui surel.
HRW merujuk pada tiga kasus orang dewasa di Argentina, yang secara keliru ditahan oleh polisi akibat kesalahan yang terjadi pada sistem. Kelompok tersebut menilai penggunaan sistem yang sama pada anak akan lebih bermasalah.
Baca Juga: Astronom Temukan 24 Planet Baru, Ada yang Punya Atmosfer Lebih Ramah dari Bumi!
