Network
WartaBulukumba.Com - Derap laju SMUN 23 Makassar sedang berdenyar di tengah persoalan kasus dugaan pungli. Sekolah ini berbenah terus setelah diterpa berbagai persoalan internal, hingga berujung mutasi, dan pelaporan terhadap eks Kepsek 23 Makassar, Drs. Muh. Ahyar.
Persoalan yang lebih krusial tetiba datang, yakni masalah akreditasi sekolah yang belum kelar sampai sekarang. Seperti diketahui, SMUN 23 Makassar merupakan sekolah baru, dan SMUN paling buncit di Kota Makassar yang belum memiliki status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN).
Kepsek baru SMUN 23 Makassar, Drs. Syahruddin, SPd., MPd., PhD, tengah menghadapi 'ujian pertama' soal persyaratan akreditasi, dan keharusan akreditasi bagi SMUN 23 Makassar.
Menurut Syahruddin, pihaknya tengah berbenah, dan langsung gerak cepat mengatasi persoalan. Caranya dengan mengidentifikasi masalah, maka salah satunya yang muncul, yakni masalah akreditasi sekolah yang selama ini belum kelar.
Baca Juga: Gonjang-ganjing kasus dugaan pungli di SMUN 23 Makassar: Koordinator FAKK mengaku mendapat teror
"Benar, kami sedang berbenah sekarang, dan kami harus gerak cepat," terang mantan Kepsek 19 Makassar ini. Ia menambahkan, hal yang pertama kali dia lakukan setelah resmi menjabat Kepsek SMUN 23 Makassar, adalah melakukan rapat internal, dan mengakomodir semua saran, masukan, dan bahkan kritikan guna menjadi bahan evaluasi ke depan.
Hasilnya, mulai terasa, tim asesor dari BAN provinsi Sulawesi Selatan telah turun meninjau sekaligus memverifikasi data-data SMUN 23 Makassar, dari hari Senin hingga Selasa pekan ini.
Akreditasi Sekolah Urgen
Sebelumnya, Koordinator Forum Anti Korupsi Dan Kolusi (FAKK), Sampir Hafinuddin yang diduga telah berhasil menggagalkan pungutan/penarikan dana dari orang tua/wali murid kelas X, di lingkungan SMUN 23 Makassar, mencium dugaan ada upaya menggagalkan pengurusan akreditasi SMUN 23 Makassar.
"Masak sudah lama mencukupi 3 (tiga) kelas, yakni kelas X-XII, tapi belum ada akreditasinya ini sekolah," ucap Sampir penuh prihatin. Ia melanjutkan, sama dengan sekolah ilegal kalau belum ada akreditasinya, mestinya itu masuk skala prioritas pihak penyelenggara pendidikan terutama di SMUN 23 Makassar.
