Network
WartaBulukumba - Poster-poster itu sebagian berisi berbagai kalimat lucu dan menggelitik yang berseliweran di halaman gedung DPRD Bulukumba.
Siang terik membakar saat ribuan pengunjuk rasa yang sebagian besar berasal dari kalangan honorer tenaga kesehatan (nakes) menggeruduk DPRD Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Selasa pagi, 1 November 2022.
Terlihat ada poster yang dibawa sejumlah nakes Bulukumba berisi tulisan "Kupikir tidak diakui ayang sakit hati tapi lebih sakit tidak diakui pemerintah #savenakes", "Nakes bagaikan mantan, habis sepah dibuang, habis pandei siap ditendang", dan "Kurangi kerjaan perbanyak bercinta".
Baca Juga: Non ASN di Bulukumba mendapatkan link Google Docs 'penampung keluhan'
Aksi unjuk rasa honorer nakes Bulukumba digelar terkait kejanggalan salam sitem Pendataan Non ASN.
Pendataan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB di Jakarta pada akhir September hingga awal Oktober. Pendataan itu untuk memastikan jumlah honorer di daerah. Setelah pendataan itu maka tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer setelah 31 Desember tahun 2021.
Setelah mendatangi Kantor KIP para pengunjuk rasa lalu mengalir ke DPRD Bulukumba.
Konvoi ratusan mobil dan sepeda motor yang digunakan pengunjuk rasa sempat memacetkan rute jalan yang mereka lalui. Melalui megafon, sebuah pernyataan sikap dilontarkan para pengunjuk rasa.
Baca Juga: Pendataan Non ASN, BKPSDM Bulukumba dinilai lalai menjalankan Surat Edaran Menpan RB
Mereka mendesak Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dicopot jabatannya.
Tuntutan tersebut berdasarkan dugaan Kepada Dinas BKPSDM Kabupaten Bulukumba dinilai tidak transaparan dan berbuat curang dalam terkait surat edaran Menpan RB.
"Kami meminta copot Kadis BKPSDM dan perangkat kerja pendataan BKPSDM Kabupaten Bulukumba karena tidak melakukan transparansi publik dari edaran Menpan RB B/1917/SM.M.01.00/2022," bunyi pernyataan sikap tersebut.
Baca Juga: NIK belum diinput instansi, Non ASN di Bulukumba: 'Pendataan Non ASN saja sulitnya setengah mati'
Para honorer tenaga kesehatan juga mendesak DPRD Bulukumba memberikan kejelasan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Kepala Dinas BKPSDM tersebut.
Para honorer tenaga kesehatan tersebut juga meminta agar tidak ada intimidasi terhadap mereka yang memperjuangkan haknya.
Sekitar 1.000 tenaga honorer Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba dan dari dinas lainnya yang tidak terupload masuk dalam sistem Kemenpan RB.
Baca Juga: Heboh link hasil Pendataaan Non ASN Bulukumba yang 'janggal' beredar, BKPSDM: 'Akan ada uji publik'
Merebak dugaan pihak BKPSDM Bulukumba tidak memberikan informasi yang memadai kepada para tenaga honorer sebelumnya bahwa nama mereka tidak masuk dalam data.
Pedataan ulang dalam sistem Pendataan Non ASN mengharuskanpara tenaga honorer mengunggah data mulai tahun pengabdian di instansi terkait, slip gaji, absen hingga berkas lainnya.
Perwakilan para honorer diterima oleh anggota DPRD Bulukumba, Pahidin bersama beberapa anggota dewan lainnya.
Sementara itu di kantor Bupati Bulukumba, perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf dan Sekda Ali Saleng.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan dan kejelasan rinci solusi yang diberikan Pemkab Bulukumba, BKPSDM maupun DPRD. Bulukumba.***
