Network
Baca Juga: Pendataan Non ASN, BKPSDM Bulukumba dinilai lalai menjalankan Surat Edaran Menpan RB
Mereka mendesak Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dicopot jabatannya.
Tuntutan tersebut berdasarkan dugaan Kepada Dinas BKPSDM Kabupaten Bulukumba dinilai tidak transaparan dan berbuat curang dalam terkait surat edaran Menpan RB.
"Kami meminta copot Kadis BKPSDM dan perangkat kerja pendataan BKPSDM Kabupaten Bulukumba karena tidak melakukan transparansi publik dari edaran Menpan RB B/1917/SM.M.01.00/2022," bunyi pernyataan sikap tersebut.
Baca Juga: NIK belum diinput instansi, Non ASN di Bulukumba: 'Pendataan Non ASN saja sulitnya setengah mati'
Para honorer tenaga kesehatan juga mendesak DPRD Bulukumba memberikan kejelasan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Kepala Dinas BKPSDM tersebut.
Para honorer tenaga kesehatan tersebut juga meminta agar tidak ada intimidasi terhadap mereka yang memperjuangkan haknya.
Sekitar 1.000 tenaga honorer Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba dan dari dinas lainnya yang tidak terupload masuk dalam sistem Kemenpan RB.
Baca Juga: Heboh link hasil Pendataaan Non ASN Bulukumba yang 'janggal' beredar, BKPSDM: 'Akan ada uji publik'
Merebak dugaan pihak BKPSDM Bulukumba tidak memberikan informasi yang memadai kepada para tenaga honorer sebelumnya bahwa nama mereka tidak masuk dalam data.
