WartaBulukumba - Dugaan transaksi Rp300 triliun merebak. Dengung terdengar kian keras di ranah publik. Tubuh Kemenkeu, menurut sejumlah kalangan dan aktivis pegiat antikorupsi termasuk LSM PILHI di Sulsel, harus segera dibersihkan.
PILHI meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dugaan transaksi Rp300 triliun yang ditemukan oleh PPATK.
Direktur Eksekutif LSM PILHI, Syamsir Anchi, menegaskan bahwa presiden perlu turun tangan untuk menyelesaikan perbedaan data antara Menko Polhukam Mahfud MD dan Sri Mulyani terkait jumlah pegawai yang diduga terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Biar kasus ini tidak berlarut-larut, presiden Jokowi perlu turun tangan soal simpang siur data, dan mengganti Sri Mulyani Indrawati selaku menteri Keuangan," ujar Anchi, sapaan akrabnya, saat dimintai komentar oleh WartaBulukumba.com di Makassar pada Rabu, 15 Maret 2023
Menurut Anchi, Sri Mulyani seharusnya dicopot karena diduga melakukan pembiaran terhadap dugaan adanya TPPU di Kementerian Keuangan.
Padahal, PPATK telah memberikan laporan soal dugaan transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan sejak tahun 2007.